Deforestasi di Indonesia yang Dunia Perlu Turun Tangan Menghentikannya

 

Deforestasi di Kalimantan terutama  dilakukan oleh perusahaan sawit: jutaan hektar hutan primer gundul. Istimewa.

Oleh Apen Panlelugen

Deforestasi Indonesia melonjak tajam hingga 433.751 hektare pada 2025, naik 66 persen dari tahun sebelumnya. Hutan primer di Borneo, Sumatra, dan Papua terus menyusut, mengancam iklim global serta keanekaragaman hayati. 

Mengapa dunia harus bekerja sama melalui pendanaan hijau, teknologi restorasi, dan perdagangan karbon untuk melindungi hutan Indonesia tanpa melanggar kedaulatan.

Saatnya Dunia Peduli pada Hutan Indonesia yang Semakin Menyusut

Hutan Indonesia sedang menghadapi tekanan yang sangat berat. Hutan primer di wilayah Borneo atau Kalimantan, Sumatra, serta Papua merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia sekaligus rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Sayangnya, laju hilangnya hutan ini jauh lebih cepat daripada usaha untuk memulihkannya.

Baca Sawit Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Menurut laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 yang dikeluarkan Auriga Nusantara, sepanjang tahun 2025 saja Indonesia kehilangan hutan seluas 433.751 hektare akibat aktivitas manusia. Angka ini meningkat 66 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sekitar 261.575 hektare. Ini menjadi salah satu lonjakan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kalimantan masih menjadi wilayah dengan kehilangan terbesar, sementara Papua mengalami kenaikan yang sangat tajam, dan beberapa daerah di Sumatra juga menunjukkan tren serupa.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan memiliki data sendiri yang kadang menunjukkan angka lebih rendah, dengan klaim penurunan di beberapa periode. Namun, pantauan satelit independen sering kali mengungkap gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Hutan primer basah terus berkurang, dan total kehilangan hutan alam sejak awal 2000-an sudah mencapai jutaan hektare.

Penyebab utamanya meliputi perluasan perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, pembangunan infrastruktur besar, serta program ketahanan pangan yang memerlukan lahan baru. Ketika hutan-hutan ini dibuka, dunia sebenarnya kehilangan benteng penting untuk menjaga kestabilan iklim. Indonesia memang memiliki hak penuh untuk mengelola wilayahnya sendiri. Akan tetapi, dampak dari hilangnya hutan ini tidak berhenti di garis batas negara. Asap kebakaran hutan bisa menyebar ke negara tetangga, dan pelepasan karbon berkontribusi pada pemanasan global yang dirasakan semua orang.

Baca Legume Cover Crop di Perkebunan Sawit: Manfaat Luar Biasa dan Cara Tanam yang Efektif di 2026

Oleh karena itu, dunia punya alasan kuat untuk ikut membantu. Bukan dengan cara campur tangan yang mengganggu kedaulatan, melainkan melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Tanpa dukungan dari luar, beban menjaga hutan tropis seluas ini terlalu besar untuk dipikul sendirian oleh pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan. Bentuk bantuan yang dibutuhkan antara lain pendanaan untuk proyek hijau, teknologi pemantauan dan restorasi, serta skema perdagangan karbon yang adil.

Dampak yang Luas: Dari Lingkungan hingga Kehidupan Sehari-hari

Hilangnya hutan bukan sekadar soal pohon yang tumbang. Hutan Indonesia menyimpan cadangan karbon dalam jumlah sangat besar, baik di atas tanah maupun di lahan gambut. Setiap kali hutan dibuka atau terbakar, karbon itu dilepas ke atmosfer dan memperburuk pemanasan global. Deforestasi tropis secara keseluruhan menyumbang sekitar 10 hingga 15 persen emisi gas rumah kaca di dunia setiap tahunnya.

Di Indonesia, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FOLU) menjadi salah satu penyumbang emisi penting. Pemerintah menetapkan target FOLU Net Sink 2030, yaitu membuat sektor ini menjadi penyerap karbon bersih sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Target ini mencakup pengurangan deforestasi, pemulihan gambut, rehabilitasi hutan, dan perhutanan sosial. Meski demikian, lonjakan deforestasi tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan masih sangat besar di lapangan.

Baca Kebun Sawit jika Disamakan dengan Hutan

Dari sisi keanekaragaman hayati, kerugiannya juga sangat nyata. Hutan Borneo, Sumatra, dan Papua menjadi habitat bagi orangutan, harimau Sumatra, gajah, badak, serta banyak spesies endemik lainnya. Ketika habitat rusak dan terfragmentasi, risiko kepunahan semakin tinggi. Banyak spesies yang kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, sehingga populasi mereka terus menurun.

Dampak sosial dan ekonomi pun tidak kalah serius. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, terutama komunitas adat, kehilangan sumber penghidupan seperti hasil hutan bukan kayu, obat-obatan tradisional, dan lahan berburu. Banjir dan longsor lebih sering terjadi karena hutan yang berfungsi sebagai penahan air dan pencegah erosi sudah berkurang. Kualitas air bersih menurun, sementara kekeringan di musim kemarau semakin parah.

Asap kebakaran hutan yang melanda setiap tahun juga berdampak luas. Ribuan orang mengalami masalah pernapasan, sekolah diliburkan, dan bandara terganggu. Kerugian ekonomi dari kabut asap ini bisa mencapai miliaran dolar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia, Singapura, dan negara sekitar.

Bagi generasi mendatang, ancamannya semakin jelas. Mereka mungkin akan menghadapi krisis pangan karena lahan pertanian yang tidak lagi subur, kekurangan air bersih, serta cuaca ekstrem yang lebih sering. Kehilangan biodiversitas juga berarti hilangnya potensi obat-obatan baru dan sumber daya alam yang berharga.

Mengapa Kolaborasi Internasional Sangat Diperlukan

Dampak deforestasi di Indonesia bersifat lintas batas, sehingga solusinya juga harus melibatkan banyak pihak di tingkat global. Negara-negara maju yang selama ini berkontribusi besar terhadap emisi karbon memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya perlindungan hutan tropis.

Kerja sama ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk yang konkret. Pertama, pendanaan hijau yang lebih besar melalui mekanisme seperti REDD+. Indonesia sudah menerima dukungan dari Norwegia dan Green Climate Fund, termasuk pembayaran berdasarkan hasil kinerja. Namun, jumlah dan akses pendanaan ini masih perlu diperluas agar bisa menandingi nilai ekonomi dari konversi lahan menjadi perkebunan atau tambang.

Baca Sawit Indonesia 2026: Antara Gejolak Global dan Harapan Transformasi

Kedua, transfer teknologi yang memadai. Misalnya, sistem pemantauan satelit yang lebih canggih dengan bantuan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kerusakan hutan sejak dini, serta teknik restorasi lahan gambut dan hutan rusak yang efektif. Ketiga, pengembangan pasar karbon yang transparan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal, sehingga menjaga hutan bisa menjadi sumber pendapatan yang layak.

Negara-negara besar pengimpor minyak sawit, seperti India, China, dan Uni Eropa, juga harus bertanggung jawab. Mereka perlu memastikan bahwa minyak sawit yang masuk ke negara mereka benar-benar berasal dari rantai pasok bebas deforestasi. Regulasi seperti EUDR di Eropa adalah langkah maju, meski perlu disesuaikan agar tidak memberatkan petani kecil di Indonesia. Pendekatan terbaik adalah kemitraan yang membantu meningkatkan produktivitas sawit di lahan yang sudah ada, tanpa membuka hutan baru.

Dunia tidak boleh lagi hanya menonton atau menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Indonesia saja. Masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat sudah bekerja keras, tetapi tanpa dukungan finansial dan teknis yang cukup, perubahan menuju ekonomi hijau akan berjalan lambat. Kolaborasi ini harus menghormati kedaulatan Indonesia sambil menciptakan peluang ekonomi baru, seperti ekowisata, agroforestry, dan industri bioekonomi yang ramah lingkungan.

Langkah Nyata yang Bisa Dilakukan Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Menghentikan deforestasi memerlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat di tingkat desa. Pemerintah Indonesia sudah meluncurkan beberapa kebijakan penting, seperti moratorium izin baru di hutan primer dan gambut, serta program FOLU Net Sink 2030. Target pengurangan emisi hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030 masih menjadi harapan besar.

Namun, data tahun 2025 mengingatkan kita bahwa pelaksanaan di lapangan perlu diperkuat. Beberapa langkah yang bisa ditingkatkan meliputi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pembalakan liar dan pembakaran lahan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat melalui perhutanan sosial sangat penting, agar mereka menjadi penjaga hutan yang utama dan mendapatkan manfaat langsung.

Ekonomi daerah juga perlu diversifikasi. Alih-alih hanya mengandalkan ekstraksi sumber daya, daerah hutan bisa mengembangkan produk bernilai tambah seperti madu hutan, herbal, dan pariwisata berkelanjutan. Restorasi lahan rusak dalam skala besar, termasuk rehabilitasi gambut, harus menjadi prioritas dengan dukungan dana dan teknologi.

Di tingkat internasional, negara maju dapat meningkatkan komitmen melalui dana iklim, berbagi teknologi satelit secara gratis, dan membangun pasar karbon yang inklusif. Konsumen di negara pengimpor juga berperan besar dengan memilih produk yang benar-benar ramah lingkungan.

Generasi anak cucu kita tidak boleh mewarisi bumi dengan hutan yang semakin habis. Banjir yang lebih besar, kekurangan air, hilangnya spesies langka, dan iklim yang tidak stabil adalah risiko nyata jika kita terus berdiam diri. Menghentikan deforestasi di Indonesia bukan lagi hanya urusan dalam negeri, melainkan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia.

Sekarang adalah waktunya bertindak dengan sungguh-sungguh. Dengan menggabungkan tekad nasional Indonesia, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan internasional yang tulus, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan hutan-hutan terakhir yang menjaga keseimbangan planet ini. Mari ubah ancaman menjadi peluang untuk pembangunan yang hijau, adil, dan berkelanjutan bagi semua.

Penulis adalah penduduk asli Kalimantan, pelestari hutan, dan pengamat lingkungan, tinggal di Pontianak.