Sawit Harus Memberi Kemakmuran bagi Petani Lokal

Petani sawit mandiri wajib menikmati booming emas hijau. kredit gambar: lusia eneti fb - sawit

Oleh Apen Panlelugen

Industri kelapa sawit telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, jutaan hektare lahan ditanami sawit, dan jutaan tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada komoditas ini. 

Namun, pertanyaan mendasarnya tetap relevan: apakah sawit sungguh-sungguh telah memberi kemakmuran bagi petani lokal, atau justru memperkaya segelintir pihak saja?

Tanpa petani lokal yang sejahtera, industri sawit tidak memiliki legitimasi sosial dan masa depan yang berkelanjutan.

Petani Lokal: Pilar yang Sering Terpinggirkan

Petani sawit skala kecil, baik plasma maupun swadaya, sejatinya adalah fondasi industri sawit nasional. Mereka membuka lahan, merawat tanaman, menanggung risiko cuaca, harga, dan kebijakan. Ironisnya, posisi tawar mereka sering kali lemah dalam rantai pasok global.

Harga TBS (tandan buah segar) yang fluktuatif, akses terbatas pada pupuk berkualitas, pembiayaan yang mahal, serta ketergantungan pada pabrik dan tengkulak, membuat banyak petani hanya bertahan hidup, bukan hidup sejahtera. Dalam kondisi ini, sawit berubah dari sumber harapan menjadi sumber kecemasan.

Sawit yang Adil: Dari Ekstraksi ke Distribusi Nilai

Agar sawit benar-benar memberi kemakmuran, paradigma industri harus bergeser. Sawit tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi, tetapi sebagai ekosistem ekonomi rakyat.

Distribusi nilai harus lebih adil. Petani tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan baku murah. Mereka perlu dilibatkan dalam:

1. penentuan harga yang transparan dan adil
2.  kepemilikan saham atau koperasi pabrik
3. akses teknologi, bibit unggul, dan pendampingan berkelanjutan
4. iterasi keuangan agar tidak terjebak utang dan praktik ijon

Tanpa menerapkan 1 - 4 itu, sawit akan terus menciptakan ketimpangan struktural di desa-desa penghasilnya.

Negara punya mandat konstitusional untuk memastikan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks sawit, ini berarti regulasi yang berpihak pada petani, bukan hanya pada korporasi besar.

Sementara itu, perusahaan sawit perlu memahami bahwa izin sosial (social license to operate) sama pentingnya dengan izin legal. Perusahaan yang mengabaikan kesejahteraan petani lokal sedang menanam bom waktu konflik agraria, penolakan sosial, dan delegitimasi global.

Kemitraan sejati bukan formalitas, harus menjadi standar baru. Petani bukan objek CSR, melainkan mitra strategis.

Sawit, Desa, dan Masa Depan yang Berdaulat

Sawit yang memberi kemakmuran akan menciptakan desa yang hidup: anak-anak petani bisa sekolah tinggi, layanan kesehatan membaik, ekonomi lokal berputar, dan migrasi paksa ke kota dapat ditekan. Di sinilah sawit menemukan makna sejatinya sebagai alat pembangunan, bukan alat eksploitasi.

Jika sawit terus tumbuh tanpa memakmurkan petani lokal, maka krisis legitimasi hanyalah soal waktu. Tetapi jika sawit dikelola secara adil, transparan, dan berkeadaban, ia dapat menjadi contoh bagaimana sumber daya alam menopang kedaulatan ekonomi rakyat.

Sawit tidak salah. Yang menentukan adalah: siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan.