Dayak dan Sawit sebagai Komoditas Andalan

Dayak, dan penduduk lokal di pulau mana pun, wajib menikmat booming sawit; jangan hanya jadi penonton. Dokpen.

Oleh Rangkaya Bada

Bagi banyak keluarga Dayak, soal sawit dan karet bukanlah perdebatan ideologis. Ini soal dapur, sekolah anak, dan masa depan kampung. Dalam luasan yang sama, satu hektar misalnya, perbedaan antara karet dan sawit terasa sangat nyata di kehidupan sehari-hari.

Karet pernah menjadi primadona. Pada masanya, ia menghidupi rumah tangga, membiayai anak sekolah, dan menjadi kebanggaan petani. Tetapi zaman berubah. Harga karet jatuh dan sulit bangkit. Menyadap setiap pagi tidak lagi sebanding dengan hasil yang dibawa pulang. Banyak pemilik kebun karet bekerja keras di tanahnya sendiri, tetapi tetap hidup pas-pasan.

Sawit datang dengan logika yang berbeda. Panen rutin, hasil lebih pasti, uang masuk setiap bulan. Dari satu hektar kebun sawit yang sudah produktif, pendapatan jauh lebih terasa dibanding karet. Karena itulah sawit cepat diterima. Bukan karena orang Dayak silau, tetapi karena mereka berhitung secara rasional.

Namun di sinilah peringatan penting harus disampaikan sejak awal: jangan sampai booming sawit terjadi, tetapi penduduk yang punya tanah justru tidak ikut menikmatinya. Sawit seharusnya mengangkat pemilik lahan, bukan menjauhkan mereka dari hasil tanahnya sendiri.

Dari Karet ke Sawit: Adaptasi, Bukan Kehilangan Jati Diri

Sering terdengar tudingan bahwa orang Dayak “meninggalkan tradisi” karena menanam sawit. Tuduhan ini keliru sejak dasar. Orang Dayak tidak pernah statis. Sejarah mereka adalah sejarah beradaptasi.

Karet sendiri bukan tanaman asli Borneo. Ia pernah dianggap tanaman baru, bahkan asing. Tetapi orang Dayak mengelolanya, menjadikannya bagian dari sistem hidup, dan hidup layak darinya selama puluhan tahun. Kini, ketika karet tak lagi menjanjikan, sawit dipilih dengan cara yang sama: sebagai alat bertahan hidup.

Di banyak kampung, sawit tidak menggantikan segalanya. Ladang padi tetap ada. Tembawang tetap dijaga. Hutan adat tetap menjadi penyangga kehidupan. Sawit hadir sebagai penopang ekonomi, bukan pengganti identitas. Yang terpenting bagi orang Dayak bukan jenis tanamannya, melainkan siapa yang menguasai tanahnya.

Selama tanah tetap milik masyarakat, dan hasil sawit kembali ke keluarga, perubahan ini justru memperkuat posisi Dayak. Sawit menjadi cara agar mereka tidak menjual tanah, tidak menggadaikan warisan leluhur, dan tetap berdiri di atas kaki sendiri.

Sawit Rakyat Jalan, Sawit Perusahaan Berhenti

Masalah mulai muncul ketika sawit tidak lagi dikelola oleh rakyat, melainkan oleh perusahaan besar. Di titik ini, cerita berubah drastis. Hutan dibuka luas, izin dikeluarkan dari jauh, dan masyarakat lokal sering kali hanya diberi pilihan sempit: menerima atau tersingkir.

Booming sawit pun terjadi. Angka ekspor naik, produksi meningkat, tetapi ironi muncul di tingkat kampung. Tanah menghasilkan kekayaan besar, tetapi pemilik tanah tidak ikut menikmati hasilnya. Ada yang menjadi buruh di tanah sendiri. Ada yang kehilangan akses sama sekali. Ada pula yang hanya menerima uang sekali, lalu menanggung dampaknya seumur hidup.

Karena itu, sikap tegas perlu diambil. Sawit mandiri oleh petani Dayak boleh dan perlu didukung. Sawit perusahaan dalam skala besar justru sudah saatnya dihentikan, setidaknya melalui moratorium. Bukan karena anti-sawit, tetapi karena terlalu banyak luka sosial dan ekologis yang ditinggalkan.

Masa depan sawit seharusnya berada di tangan petani, koperasi, dan komunitas lokal. Negara mestinya hadir bukan untuk membuka izin baru, tetapi untuk melindungi tanah adat, memperkuat petani, dan memastikan keadilan.

Bagi orang Dayak, sawit bukan sekadar tanaman. Ia adalah alat. Bisa menjadi alat kesejahteraan, bisa pula menjadi sumber petaka, tergantung siapa yang menguasainya.

Pesannya sederhana namun tegas: jangan sampai tanah orang Dayak menghasilkan sawit berlimpah, tetapi orang Dayak sendiri tidak menikmati hasilnya. Sawit boleh menjadi komoditas andalan, asal ia memperkuat rakyat, menjaga tanah, dan memastikan bahwa pemilik lahan tetap menjadi tuan di tanahnya sendiri.