Cornelis Desak Moratorium Izin Sawit untuk Korporasi Besar sebab Kalimantan Terancam Deforestasi

 

Cornelis Desak Moratorium Izin Sawit untuk Korporasi Besar. Ist

Di tengah laju deforestasi yang semakin mengkhawatirkan di Pulau Borneo, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, menyerukan tindakan tegas pemerintah.

 

Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2018 ini menekankan bahwa kerusakan hutan telah mencapai titik kritis, dengan perusahaan perkebunan sawit sebagai pelaku utama. Investigasi Kompas mengungkap data terkini yang mendukung pernyataan Cornelis, termasuk konflik berkepanjangan antara korporasi dan masyarakat adat Dayak, serta desakan moratorium yang kian relevan di tengah bencana ekologis nasional.

Cornelis, yang lahir di Sanggau pada 27 Juli 1953 dan kini menjabat di Komisi XII serta Badan Anggaran DPR RI, berbicara berdasarkan pengalaman panjangnya membela hak-hak masyarakat Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera menghentikan atau memberlakukan moratorium terhadap izin baru bagi perusahaan sawit besar, sambil membiarkan petani mandiri beroperasi karena skalanya kecil. “Perusahaan itu stop-lah. Petani mandiri silakan, sebab skalanya kecil,” tegasnya.

 

 Titik Kritis Deforestasi di Kalimantan Barat

 

Deforestasi di Borneo, khususnya Kalimantan Barat, telah menjadi bom waktu ekologis. Berdasarkan data terkini dari Global Forest Watch dan laporan pemerintah, sepanjang 2024 saja, Kalimantan kehilangan 129.896 hektare hutan, dengan Kalimantan Barat menyumbang 39.598 hektare; menempati posisi kedua terparah setelah Kalimantan Timur. 

Pada 2025, tren ini berlanjut: dalam empat minggu terakhir, terdeteksi 640.184 peringatan deforestasi yang memengaruhi 7.900 hektare di provinsi ini. Lebih dari separuh deforestasi nasional tahun lalu terjadi di konsesi sawit, seperti kasus PT Borneo International Anugerah yang membabat 2.019 hektare.

 

Hasil riset dan investigasi menemukan bahwa ekspansi sawit tidak hanya menggerus hutan tropis, tapi juga memperburuk krisis iklim lokal. Hutan Kalimantan, yang dikenal sebagai "penyimpan air" Pulau Borneo, kini menyusut drastis, meningkatkan risiko banjir, kebakaran, dan krisis pangan. 

Masyarakat lokal, termasuk suku Dayak, menanggung dampak terberat: hilangnya sumber air bersih, degradasi tanah, dan peningkatan emisi karbon yang memperparah perubahan iklim. Cornelis menyebut situasi ini sebagai "titik kritis," di mana kerusakan lingkungan tak lagi bisa ditolerir tanpa intervensi mendalam.

 

Kritik terhadap Perusahaan Sawit: Ingkar Janji dan Dampaknya

 

Cornelis menyoroti bagaimana perusahaan sawit besar sering ingkar janji, tidak memenuhi kewajiban sosial kepada masyarakat sekitar.

 

 “Mereka ingkar janji, tak memberikan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat,” ujarnya. Temuan investigasi Kompas mengonfirmasi hal ini melalui kasus-kasus nyata di Kalimantan Barat. Misalnya, PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), anak perusahaan Sime Darby, telah merampas tanah adat Dayak Hibun sejak 1995, mengubah status tanah masyarakat menjadi hak guna usaha tanpa kompensasi layak. Konflik ini berujung pada kriminalisasi warga yang menuntut hak plasma 20 persen, seperti di PT Mayawana Persada di Ketapang, di mana dua warga Dayak Kualan dipolisikan karena menuntut sanksi adat.

 

Di Bengkayang, masyarakat Dayak Iban berjuang 19 tahun melawan konglomerasi sawit yang menghancurkan sumber penghidupan tradisional mereka, dari pertanian hingga hutan adat. Laporan Human Rights Watch tahun 2019 mencatat ribuan masyarakat adat kehilangan segalanya akibat perkebunan sawit, termasuk akses ke tanah warisan yang kini jadi monokultur sawit. Dampaknya luas: kemiskinan meningkat, konflik sosial meletus, dan ekosistem rusak permanen. Di PT Karya Makmur Abadi, warga Tumbang Sapiri menuntut plasma yang diabaikan, menunjukkan pola ingkar janji yang sistematis. Cornelis menekankan bahwa skala kerusakan ini ditanggung warga, sementara korporasi meraup untung.

 

Seruan Moratorium: Hentikan Izin Baru untuk Korporasi

 

Menanggapi krisis ini, Cornelis mendesak moratorium izin baru bagi perusahaan sawit besar. Pernyataan ini selaras dengan desakan terkini dari PDI Perjuangan, yang meminta pemerintah menghentikan alih fungsi hutan jadi sawit imbas bencana ekologis di Sumatera. Meski Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 pernah memberlakukan moratorium sawit selama empat tahun, pemerintah kini justru membuka 600 ribu hektare lahan baru pada 2025 untuk genjot produksi, meski menuai kritik lingkungan.

 

Investigasi Kompas menemukan bahwa tanpa moratorium, deforestasi akan terus melonjak. Laporan Celios 2025 menyoroti kerugian ekonomi Rp 2,2 triliun akibat banjir di Sumatera, dan menyarankan moratorium sawit-tambang sebagai solusi. 

Di Kalimantan, ekspansi sawit seperti di cagar biosfer Kalbar oleh First Borneo Group diam-diam membabat hutan, mengancam keanekaragaman hayati. Cornelis membedakan antara korporasi besar dan petani kecil, menegaskan bahwa batasan hanya untuk yang pertama agar lindungi hutan dan masyarakat.

 

Pesan untuk Masyarakat Dayak: Jaga Tanah Leluhur

 

Cornelis menekankan kewajiban moral masyarakat lokal, khususnya Dayak, untuk menjaga tanah warisan leluhur. “Tanam, tanam, tanam, dan pelihara tanahmu! Jika tidak, akan ada yang ambil alih,” pesannya keras. Ini mencerminkan perjuangan panjang Dayak melawan perampasan tanah, seperti di Long Isun yang mempertahankan hutan dari penebangan skala besar.

 

Masyarakat adat Dayak, yang bergantung pada hutan untuk jasa lingkungan, sering menjadi korban utama deforestasi sawit. Kasus di Bulungan dan Noyan menunjukkan warga protes ingkar janji perusahaan, bahkan dengan aksi bakar ban sebagai bentuk frustrasi. 

Izin lama jalan, izin baru stop!

Izin baru harus dihentikan; yang sudah terlanjur izin keluar tetap saja lanjut, tetapi dengan pengawasan ketat dan kewajiban penuh terhadap standar lingkungan. Baginya, petani mandiri tetap perlu diberi ruang karena skala mereka kecil dan tidak menimbulkan kerusakan masif.

Deforestasi yang terus meluas telah menjadikan bentang alam Borneo makin terfragmentasi. Hutan perawan yang seharusnya menjadi paru-paru tropis dunia menyusut drastis akibat ekspansi perkebunan raksasa milik oligarki. Dampaknya, krisis ekologis mengancam bukan hanya orang Dayak, tetapi juga masa depan generasi global. Sungai tercemar, satwa terusir, dan tanah kehilangan roh kesuburannya.

Seruan untuk menghentikan izin baru bukan sekadar wacana politik, tetapi panggilan moral untuk menyelamatkan Borneo dari keruntuhan ekologis. Yang sudah mengantongi izin harus mematuhi standar amdal secara ketat, sementara negara wajib menegakkan hukum tanpa kompromi. 

Pemulihan hutan, pembatasan korporasi besar, serta keberpihakan pada belarasa dan hak masyarakat adat menjadi kunci agar orang Dayak tetap menjadi tuan di tanah leluhurnya. Jika tidak, hilangnya hutan Borneo akan menjadi tragedi peradaban yang tak bisa ditebus.

Cornelis, sebagai putra daerah, mengajak kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktivis untuk reforestasi dan perlindungan adat, sebelum Borneo kehilangan warisannya selamanya.

Pewarta: Rangkaya Bada