Sawit, Antara Kemakmuran Rakyat dan Tanggung Jawab Ekologis

Sawit adalah realitas sosial, ekonomi, dan ekologis Indonesia hari ini. Dokpri.

Oleh Rangkaya Bada

Perdebatan tentang sawit di Indonesia sering bergerak di dua kutub ekstrem. Di satu sisi, sawit dipuja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penyelamat desa. Di sisi lain, ia dicap sebagai biang kerusakan hutan dan krisis ekologis. 

Cara pandang hitam putih ini tidak hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga menutup peluang untuk merumuskan jalan tengah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sawit adalah realitas sosial, ekonomi, dan ekologis Indonesia hari ini. Ia tumbuh bersama harapan jutaan petani, tetapi juga bersinggungan dengan batas-batas alam yang tidak bisa ditawar. Tantangannya bukan memilih salah satu, melainkan mengelola keduanya secara bertanggung jawab.

Sawit sebagai Fakta Sosial di Pedesaan

Di banyak wilayah Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatera, sawit bukan sekadar komoditas global. Ia adalah fakta sosial. Kehadirannya membentuk pola kerja, relasi ekonomi, bahkan struktur desa. Bagi petani kecil, sawit menawarkan sesuatu yang lama hilang dari pertanian tradisional, yaitu kepastian.

Panen yang terjadwal dan pasar yang relatif stabil membuat sawit menjadi pilihan rasional. Dari hasil sawit, keluarga menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, dan membiayai kebutuhan kesehatan. Desa-desa yang sebelumnya sepi aktivitas ekonomi perlahan hidup. Jalan dibuka, warung tumbuh, dan layanan publik mulai hadir.

Pengalaman di Kalimantan menunjukkan bagaimana sawit mengubah wajah desa. Skema kemitraan plasma memberi akses kepada masyarakat lokal untuk masuk ke ekonomi formal tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Bagi banyak keluarga Dayak dan Melayu, sawit menjadi pintu keluar dari ketergantungan pada ladang berpindah yang kian terdesak oleh perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

Menafikan peran sosial sawit berarti menutup mata terhadap realitas jutaan warga desa. Namun mengagungkannya tanpa kritik juga berbahaya. Karena itu, sawit harus dibaca sebagai fakta sosial yang menuntut pengelolaan cermat, bukan sekadar angka produksi.

Jejak Ekologis yang Tidak Bisa Diabaikan

Sejarah industri sawit Indonesia mencatat luka ekologis yang nyata. Deforestasi, degradasi gambut, dan kebakaran hutan adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Di beberapa daerah, ekspansi sawit dilakukan tanpa perencanaan tata ruang yang memadai dan mengabaikan daya dukung lingkungan.

Riau menjadi contoh paling sering disebut. Krisis asap akibat kebakaran lahan gambut pernah mengganggu kesehatan publik lintas negara. Di titik ini, kritik terhadap sawit menemukan pijakan kuat. Lingkungan membayar harga mahal dari pertumbuhan yang tidak terkendali.

Namun penting dicatat, kerusakan tersebut bukan keniscayaan. Ia adalah hasil dari praktik buruk dan lemahnya pengawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan mulai terlihat. Pengelolaan gambut berbasis tata air, larangan pembakaran, dan pengawasan partisipatif menunjukkan hasil. Produktivitas kebun tetap terjaga, sementara risiko ekologis dapat ditekan.

Ini memberi pelajaran penting. Lingkungan bukan musuh pembangunan, melainkan batas etisnya. Sawit yang mengabaikan batas ini akan kehilangan legitimasi sosial dan ekonomi. Sebaliknya, sawit yang menghormati lingkungan justru memiliki masa depan yang lebih panjang dan diterima pasar global.

Petani Kecil dan Keadilan dalam Tata Kelola Sawit

Salah satu persoalan utama dalam industri sawit adalah ketimpangan. Petani kecil sering berada di posisi paling rentan. Mereka menghadapi keterbatasan modal, akses teknologi, dan kesulitan memenuhi standar keberlanjutan. Padahal, petani rakyat menguasai porsi signifikan dari total luas kebun sawit nasional.

Jika keberlanjutan hanya dibebankan kepada petani tanpa dukungan memadai, maka yang terjadi adalah ketidakadilan baru. Sertifikasi menjadi beban, bukan alat perlindungan. Karena itu, kebijakan publik harus berpihak. Negara perlu hadir dengan pendampingan, pembiayaan murah, dan akses pasar.

Contoh di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kebun rakyat bisa berkelanjutan jika didukung dengan benar. Pola agroforestri dan tumpang sari membantu menjaga kesuburan tanah sekaligus menambah sumber pendapatan. Petani tidak dipaksa memilih antara ekonomi dan ekologi. Keduanya berjalan bersama.

Di Kalimantan Barat, pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat adat menjadi fondasi penting. Ketika batas lahan jelas dan disepakati, konflik berkurang dan kepatuhan lingkungan meningkat. Ini menunjukkan bahwa keadilan agraria adalah prasyarat keberlanjutan, bukan isu terpisah.

Menata Arah Sawit Indonesia ke Depan

Masa depan sawit Indonesia ditentukan oleh pilihan hari ini. Apakah kita terus mengejar ekspansi, atau beralih pada intensifikasi dan nilai tambah. Apakah petani kecil dibiarkan berjuang sendiri, atau dilibatkan sebagai subjek utama pembangunan.

Pasar global semakin menuntut produk yang berkelanjutan. Ini bukan ancaman, melainkan peluang. Indonesia dapat memimpin jika mampu membuktikan bahwa sawitnya tidak merusak hutan dan tidak menyingkirkan rakyat. Namun itu membutuhkan konsistensi kebijakan, penegakan hukum, dan kemauan politik.

Konsumen juga punya peran. Pilihan terhadap produk sawit yang bertanggung jawab akan mendorong perubahan di hulu. Transparansi rantai pasok menjadi kunci agar publik tahu dari mana produk berasal dan bagaimana ia diproduksi.

Pada akhirnya, sawit adalah cermin pilihan pembangunan kita. Ia bisa menjadi simbol ketamakan, atau contoh bagaimana ekonomi dan ekologi berdamai. Jalan tengah itu ada, dan pengalaman di berbagai daerah membuktikannya.

Sawit tidak harus ditolak, tetapi harus ditata. Dengan keberpihakan pada rakyat, penghormatan pada lingkungan, dan tata kelola yang adil, sawit dapat menjadi fondasi kemakmuran yang tidak merampas masa depan. Di situlah tanggung jawab kita bersama, sebagai bangsa yang hidup dari tanah dan hutan yang sama.